Perempuan melawan Korupsi

 Korupsi merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia karena kejahatan ini telah menyebar luas, systematic dan saling berhubungan antara satu aktor  dengan aktor lainnya baik dalam kekuasaan, pengambilan keputusan, pelayanan di sektor publik dan pengusaha. Korupsi juga menjadi penghambat utama dalam upaya penghapusan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia dan pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti: transparansi, demokrasi dan akuntabilitas.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya untuk mewujudkan tatanan dalam pengelolaan manajemen pemerintahan dan birokrasi pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, pelayanan berkualitas, efektivitas dan efisiensi, produktivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat secara luas agar dapat mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik tersebut secara konsisten dan berkelanjutan akan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi.

Korupsi adalah masalah mendasar dalam pemerintahan saat ini dan selalu disandingkan dengan kekuasaan. Kita semua rasanya harus sepakat, bahwa korupsi adalah kejahatan berat yang harus ditindak tegas. Siapa pun pelakunya, lelaki atau perempuan, layak mendapat hukuman setimpal. Soal korupsi juga bukan semata-mata tentang asal muasal mereka yang miskin lalu ingin menjadi kaya karena dari beberapa koruptor yang kita tahu, beberapa koruptor sudah kaya sebelum menjadi pejabat publik. Dibalik praktek korupsi yang mereka lakukan, bukan untuk kekayaan pribadi semata melainkan modal untuk terpilih dalam pemilu, pilgub, pilkada dan sebagainya. Korupsi mereka lakukan untuk melanggengkan dominasi pada masyarakat dan bagaimana mengakses sumberdaya politik dan mengontrol alokasi serta distribusi sumberdaya publik.

Penerima dampak korupsi, yang paling banyak menerima kerugian adalah perempuan, karena posisinya di masyarakat yang masih sering mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Dalam hal penanganan korupsi, peran perempuanpun kurang diperhitungkan. Kalaupun perempuan mengetahui ada ketidakadilan akibat korupsi, perempuan tidak bisa bicara sekeras laki-laki ketika melawan korupsi. Sehingga sering kali pembahasan korupsi sangatlah laki-laki.

Pemberitaan tentang korupsi juga sering menimbulkan pelebelan, sebagai contoh pemberitaan koruptor perempuan seolah-olah telah menggambarkan bahwa koruptor adalah perempuan semua. Selain itu apabila ada perempuan yang melakukan korupsi maka kemudian dengan mudah akan timbul anggapan bahwa perempuan adalah biang korupsi sementara itu laki-laki lebih dimaklumi saat melakukan korupsi karena dianggap melakukan korupsi demi keluarganya, sementara perempuan dihujat karena dianggap berkorupsi untuk membeli barang-barang mewah. Ketidakadilan dalam pemberitaan media itu merugikan perempuan apalagi pemberitaan yang lebih membahas mengenai gaya hidup dan penampilan yang seringkali justru malah menenggelamkan isu delik korupsi itu sendiri. Demikian pula ketika koruptor itu adalah laki-laki, perempuan juga sering dituduh menjadi pendorong mengapa laki-laki melakukan korupsi.

Fakta empiris menegaskan bahwa pada kenyataannya, korupsi dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, terutama mereka yang memiliki kekuasaan. Power tends to corrupt dan ketidakjujuran melekat sebagai nilai moral pada siapa saja. Sebagai korban tindak korupsi, banyak perempuan dan anak dirugikan, sebagaimana pada kasus-kasus perdagangan orang atau traffiking dimana anak-anak perempuan berumur 14 tahun, dibuatkan KTP dan usianya ditulis menjadi 19 tahun untuk kemudian dijual ke daerah transit atau tujuan seperti Batam, Pekanbaru dan lain-lain. Pemalsuan KTP dan akses keadilan yang susah diperoleh perempuan dan anak karena penegak hukumnya korup menyebabkan perdagangan perempuan merajalela dan tidak terkendali.

Saat sekarang juga sedang mendorong implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Melalui PPRG diharapkan akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan. Penganggaran sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan baik itu kebijakan nasional, sektoral maupun daerah harus dijamin pelaksanaanya agar benar-benar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Goens

March 20, 2013

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: